SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA RAGI KECAMATAN PELIBELO KABUPATEN BIMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT Pelayanan Administrasi kependudukan (Adminduk) Bisa langsung di Kantor Desa dengan program Cedok Gadis di Desa (Cetak Dokumen Gratis di Desa) seperti : Penambahan Anggota Keluarga, Akta Kelahiran dll via email Desa. Kecuali pengurusan KTP .

Artikel

SOP BUMDES

29 Januari 2020 09:44:05  admin  80 Kali Dibaca  Peraturan Desa

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)

PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

 

DESA RAGI KECAMATAN PALIBELO

KABUPATEN BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

 

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

 

                        Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan

standar hidup ekonomi masyarakat. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).       

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

 

 

 

 

  1. Tujuan
  2. Sebagai pedoman dasar dan penetapan standar kerja Pengelolaan BUMDes.
  3. Sebagai pedoman dasar pengelolaan BUMDes terkait dengan penguatan dan pengembangan unit usaha BUMDes.
  4. Menjadi acuan pengelolaan BUMDes untuk memperkuat kinerja pengelolaan.
  5. Menjadi pedoman dasar pengembangan BUMDes terkait dengan penilaian kesehatan kelembagaan.
  6. Menjelaskan keberadaan kelembagaan pendukung operasional BUMDes.
  7. Untuk melindungi dana yang dikelola BUMDes.
  8. Pengurus BUMDes mempunyai pedoman dalam pengelolaan dan pertangggungjawaban BUMDes.
  9. Pengelolaan unit – unit usaha BUMDes tetap berdasarkan tujuan, prinsip dan aturan yang sesuai dengan ketentuan BUMDes.
  10. Sebagai pedoman Pemerintah dan lembaga desa dalam pembinaan, perlindungan, pelestarian dan pengembangan BUMDes.

 

  1. Dasar
  2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014  Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  5. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
  6. Peraturan Desa Ragi Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Ragi

 

STANDAR PENGELOLAAN

 

  1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.
  2. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable yakni :
  4. Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
  5. Partisipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
  6. Emansipatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
  7. Transparan, Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
  8. Akuntabel, Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
  9. Sustainabel, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
  10. Peran Pemerintah Kabupaten :
  11. Pemerintah Kabupaten bertindak sebagai fasilitator terhadap upaya BUMDes dalam mencapai tujuannya.
  12. Pemerintah Kabupaten bertindak sebagai pemberi informasi kepada BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya.
  13. Pemerintah Kabupaten bertindak sebagai evaluator kinerja BUMDes.
  14. Peran Ketua BUMDes :
  15. Bertindak sebagai pengawas, pengkoordinir dan peengendalian operasionalisasi BUMDes.
  16. Bertindak sebagai pembuat keputusan penting yang bersifat strategy di dalam BUMDes dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Kepala Desa selaku Penasehat dan Badan Pengawas.
  17. Bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes.
  18. Bertindak sebagai dessiminator yang membagikan informasi penting untuk memajukan BUMDes.
  19. Bertindak sebagai negosiator yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga.
  20. Bertindak sebagai pemberi tugas kepada Kepala-kepala unit dan penyusun rencana usaha BUMDes.
  21. Bertanggungjawab kepada Penasehat, Pengawas dan Masyarakat Desa.
  22. Peran Bagian Administrasi/Sekertaris :
  23. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
  24. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
  25. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas karyawan ;
  26. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ;
  27. Menyusun rencana program kerja organisasi.
  28. Peran Bagian Keuangan/Bendahara :
  29. Bagian Keuangan bertindak sebagai juru buku atau melakukan pencatatan/pembukuan semua transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes.
  30. Bagian Keuangan bertindak menghimpun dan menyalurkan dana BUMDes sesuai dengan kebutuhan kepada masing-masing unit usaha.
  31. Bagian Keuangan bertindak sebagai penyusun laporan keuangan harian, bulanan dan tahunan BUMDes.
  32. Bertindak sebagai juru bayar kepada semua orang yang terlibat dalam melaksanakan aktivitas BUMDes.
  33. Bagian Keuangan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
  34. Peran Kepala Unit Usaha BUMDes :
  35. bertindak sebagai pelaksana operasional unit kerja yang di bawah wewenangnya.
  36. bertindak sebagai pengendali unit kerja yang di bawah wewenangnya.
  37. bertindak sebagai pembuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya.
  38. bertindak sebagai pemberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  39. bertindak sebagai entrepreneur, yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes.
  40. bertindak sebagai penanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
  41. Peran Sekretaris (Unit Usaha BUMDes) :
  42. Membantu manajer unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
  43. Melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus didokumentasikan.
  44. Menyusun laporan kinerja unit usaha.
  45. Menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes.
  46. Menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  47. Peran Bendahara (Unit Usaha BUMDes) :
  48. Sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes.
  49. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes.
  50. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow) unit usaha BUMDes.
  51. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit Usaha BUMDes.
  52. Peran Karyawan :
  53. Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen.
  54. Membantu Kepala Unit Usaha dalam melayani konsumen.
  55. Membantu Kepala Unit Usaha dalam melakukan pengechekan barang-barang dagangan.
  56. Bertanggungjawab kepada Kepala Unit Usaha.
  57. Job Deskripsi

Job deskripsi adalah penjelasan secara tertulis berkenaan dengan tugas, tanggungjawab, dan aspek lain yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Penulisan job deskripsi berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar peran setiap orang yang berada di dalam organisasi menjadi jelas.

  1. Dalam hal Struktur BUMDes belum memiliki struktur lengkap sebagaimana dimaksud pada point 9, 10, 11, maka peran dimaksud masih melekat dan menjadi tanggungjawab Pengurus BUMDes disesuaikan dengan bidang yang ada.
  2. Kelengkapan administrasi keuangan yang harus disediakan dalam pengelolaan BUM Desa terdiri atas :
  3. Buku Kas Umum
  4. Buku Kas Harian
  5. Laporan Rugi Laba
  6. Neraca
  7. Laporan Arus Kas.
  8. Pengelolaan BUMDes dan Persyaratan Pemegang Jabatan :
  9. BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Bagi pemegang jabatan manajer setidak-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan minimal SMU atau sederajat.
  10. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMA/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris. Bagi karyawan diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP.
  11. Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam pemanfaatkan sumber-sumber ekonomi.
  12. Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes.
  13. Dalam kegiatan harian, pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
  14. Pengelolaan harus transparan/ terbuka sehingga ada mekanisme chek and balance baik oleh Pemerintahan Desa maupun masyarakat.
  15. Pengelola wajib menyusun Rencana-rencana pengembangan usaha melalui dokumen Rencana Usaha (Bussiness Plan).
  16. Monitoring dan evaluasi :
  17. Dibuat Mekanisme / Prosedur Pengawasan
  18. Untuk keperluan pengawasan, disamping dilakukan oleh Dewan Komisaris juga termasuk unsur dari Pemerintah Kabupaten.
  19. Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara baik. Evaluasi dilakukan per-triwulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ ART.
  20. Pertanggungjawaban Pengelola

Dalam proses pertanggungjawabaan pengelolaan BUMDes, maka disarikan, sebagai berikut:

  1. Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang menghadirkan elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.
  2. Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat:
  • Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/Tahunan
  • Kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan.
  • Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha.
  • Rencana-rencana Pengembangan Usaha yang belum terealisasi
  • Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.
  • Mekanisme dan Tata Tertib Pertanggungjawaban ini disesuaikan dengan AD-ART.
  1. Kepala Unit Usaha BUMDes bertanggungjawab kepada Pengurus BUMDes, dalam hal laporan pengelolaan unit usaha BUMDes disampaikan secara tertulis diajukan setiap akhir bulan tanggal 30 periode bulan berjalan.
  2. Laporan pertanggungjawaban BUMDes disampaikan pada setiap periode tahun buku tanggal 30 Desember tahun berjalan, melalui forum rembug desa (musyawarah desa).

 

STANDAR KERJA PENGURUS BUMDes

 

  1. Uraian tugas Pengelola BUMDes

Melaksanakan semua uraian tugas sesuai dengan kepengurusanya.

  1. Tugas umum Pengurus BUMDes
  • Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan usaha BUMDes.
  • Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan BUMDes.
  • Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen BUMDes baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.
  • Melakukan pembinaan terhadap Unit-Unit Usaha BUMDes.
  • Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dalam AD/ART BUMDes.
  • Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan pengelolaan BUMDes yang disampaikan  pada Forum Musyawarah Desa.
  • Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada Forum Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan.
  • Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana  (LPD) yang dibuat oleh masing – masing unit usaha BUMDes sesuai dengan ketentuan.
  • Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan  unit-unit usaha BUMDes.
  • Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan usaha BUMDes.
  • Membantu pengembangan kapasitas penanggungjawab Unit usaha BUMDes melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan usaha.
  • Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan usaha dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
  • Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaan BUMDes.
  1. Tugas Khusus
    • Ketua BUMdes
  • Memimpin rapat/pertemuan dan mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.
  • Menyetujui atau menolak pengajuan dana baik dari sekretaris maupun bendahara.
  • Menandatangani surat-surat laporan, pencairan dari bank, pembukaan rekening, kuitansi-kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain.
  • Pemeriksaan RPD dan LPD.
    • Sekretaris BUMDes
  • Bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan dan proses kegiatan BUMDes.
  • Menempelkan/memberikan informasi tentang pertanggung jawaban keuangan, informasi kegiatan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media informasi lainya.
  • Mencatat proses dan hasil keputusan rapat.
  • Mengisi dan mencatat agenda harian.
  • Bertindak sebagai humas bila ketua berhalangan.
  • Mengelola inventaris.
  • Merencanakan pengadaan administrasi kantor.
  • Membuat surat.
    • Bendahara BUMDes
  • Mencatat setiap transaksi keuangan.
  • Membuat laporan keuangan.
  • Memegang dan menyimpan semua rekening bank dana BUMDes.
  • Memegang dan menyimpan uang kas atas persetujuan ketua.
  • Membuat perencanaan keuangan dan anggaran atas persetujuan ketua.
  • Mengisi form-form laporan keuangan.
  • Menyetor dan mengambil uang di bank atas persetujuan ketua.
  • Menandatangani kwitansi atas persetujuan ketua.
    • Staf Lain BUMDes termasuk didalamnya penanggungjawab masing-masing unit usaha BUMDes

Melaksanakan tugas berdasarkan peran sebagaimana dimaksud pada point 8,9,10,11 diatas dan atau Menyesuaikan kebutuhan (Pertimbangan Pengurus BUMDes)

  1. Jam kerja
    1. Kegiatan Kantor Pengurus BUMDes :
  2. Senin s/d Sabtu, 08.00 s/d 15.00 WIB.
  3. Atau menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kepada unit – unit usaha dan masyarakat desa.
    1. Kegiatan Unit Usaha BUMDes :

Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat/konsumen.

  1. Rencana kerja Pengurus BUMDes
  2. Pengurus BUMDes harus mempunyai rencana kerja.
  3. Cuti melahirkan maksimal 3 bulan bisa diambil didepan atau dibelakang.
  4. Cuti tahunan 12 hari, bagi pengurus BUMDes yang minimal masa kerjanya sudah satu tahun, termasuk hari raya dan tidak boleh diambil sekaligus dan secara bersamaan.
  5. Ijin cuti harus membuat surat tertulis ditujukan ke Pemerintah Desa/Penasehat.
  6. Hak atas Honor Pengurus BUMDes
  7. Besarnya honor diatur berdasarkan keputusan Forum Musyawarah Desa sesuai dengan jabatanya.
  8. Honor pengurus BUMDes diambil dari alokasi biaya pelaksana operasional sebagaimana diatur dalam Ad/ART BUMDes.
  9. Sistem Pembayaran
  10. Honor diberikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dengan mengacu pada hasil pembagian yang telah diatur dalam AD/ART BUMDes yang mempertimbangkan hasil pendapatan BUMDes.
  11. Perekrutan dan Perjanjian Kerja

Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan pengurus BUMDes  apabila dipandang  perlu maka diadakan proses rekruitmen yang diawali dengan pengumuman kebutuhan tenaga kerja (lowongan pekerjaan), pendaftaran dan proses seleksi. Peserta yang diperbolehkan mendaftar adalah berdomisili di wilayah desa setempat dengan dibuktikan memiliki KTP.  Masing – masing pengurus diikat dalam suatu pernjanjian kerja yang dievaluasi dalam setiap tahun dan dapat diperpanjang hingga usia 50 tahun.

  1. Pelaporan Penanggung-jawab Unit Usaha BUMDes

Kepala Unit Usaha BUMDes  setiap bulannya wajib membuat laporan untuk Pengurus BUMDes. Laporan harus menggambarkan kegiatan selama satu bulan penuh meliputi data  keuangan dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta rencana kegiatan bulan berikutnya dan laporan ditutup tiap akhir bulan. Mengenai jenis pelaporan oleh Kepala Unit Usaha BUMDes menyesuaikan dengan permintaan Pengurus BUMDes.

  1. Evaluasi Kinerja Pengurus BUMDes

Evaluasi kinerja BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas. Hasil evaluasi disampaikan ke Kepala Desa  masyarakat melalui forum Musyawarah Desa. Adapun hasil evaluasi tersebut sebagai dasar pertimbangan forum untuk memutuskan laporan pertanggungjawaban Pengurus BUMDes  diterima, ditolak atau diterima dengan catatan. Evaluasi ini dilakukan setiap akhir tahun anggaran.

Jika Badan Pengawas  dalam supervisi, monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan BUMDes menemukan yang hal-hal tidak sesuai dengan ketentuan atau mengancam keberlanjutan BUMDes, dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang mengarah kepada perbaikan (misalnya : penghentian operasional sementara sampai ada upaya perbaikan yang sesuai ketentuan AD/ART, atau penggantian pengurus BUMDes).

  1. Katagori Pelanggaran Kode Etik
  2. Pengurus BUMDes menggunakan uang BUMDes untuk kepentingan pribadi.
  3. Pengurus BUMDes membuat laporan fiktif terkait pengelolaan usaha BUMDes untuk kepentingan pribadi dalam hal pembayaran dan pembagian alokasi biaya operasional.
  4. Katagori Pelanggaran Prosedur
  5. Pengurus BUMDes tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya.
  6. Pengurus BUMDes mengelola keuangan BUMDes tidak sesuai keputusan Forum Musyawarah Desa.
  7. Pengurus BUMDes dalam menjalankan tugasnya mengabaikan aturan yang ada baik yang ditetapkan dalam Forum Musyawarah Desa maupun aturan dalam AD/ART.

-

                                                                                                Ragi,  29 Januari  2020

                                                                                                 Kepala Desa Ragi

 

 

                                                                                         IBRAHIM ABUBAKAR, S.Pd

                                                                                          NIAP. 20192801196318101

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Desa

Back Next

Wilayah Desa

Peta Desa

Sinergi Program

INFOGRAFI APBDES TAHUN 2018
Pemdes Soro BPMDes
KEMENDAGRI KEMENTRIAN KOMINFO
NTB SIAK
SIMPONI SIKS NG
E.BILING PAJAK KOMPAK
OPEN DESA OPENSID
PLN

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln. Desa Kaowa Kec. Lambitu
Desa : Kaowa
Kecamatan : Lambitu
Kabupaten : Bima
Kodepos : 84173
Telepon :
Email : desakaowa@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:5
    Kemarin:7
    Total Pengunjung:6.196
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:36.89.241.162
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

05 Januari 2021 | 152 Kali
Calon Perangkat Desa
01 Januari 2021 | 81 Kali
Banjir di Tahun Baru
04 Desember 2020 | 82 Kali
Menabur Jagung, Memanen Banjir
30 Juni 2020 | 115 Kali
PKK DESA RAGI
29 Januari 2020 | 86 Kali
AD DAN ART BUMDES
29 Januari 2020 | 80 Kali
SOP BUMDES
09 November 2019 | 1.130 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
01 Januari 2019 | 1.138 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 1.137 Kali
Profil Desa
09 November 2019 | 1.130 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 1.106 Kali
Pemerintah Desa
05 Januari 2021 | 152 Kali
Calon Perangkat Desa
01 Januari 2018 | 138 Kali
Karang Taruna
31 Maret 2013 | 127 Kali
Awal mula SID
29 Januari 2020 | 86 Kali
AD DAN ART BUMDES
29 Juli 2013 | 1.137 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 1.106 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 126 Kali
RT/ RW
30 April 2014 | 106 Kali
LKMD
01 Januari 2018 | 138 Kali
Karang Taruna
29 Januari 2020 | 80 Kali
SOP BUMDES